Pengembangan kawasan industri petrokimia di Teluk Bintuni memasuki tahapan strategis melalui pelaksanaan market sounding yang kemudian ditindaklanjuti dengan konsultasi publik. Rangkaian proses ini dipandang sebagai instrumen penting dalam memastikan kesiapan investasi sekaligus memperkuat legitimasi sosial dalam perencanaan pembangunan kawasan industri.
Dalam forum tersebut, Zulfikar Dachlan atau sering dikenal dengan bang Zul tampil sebagai salah satu figur sentral yang memberikan perspektif kritis dan konstruktif terhadap arah kebijakan pengembangan kawasan industri petrokimia di wilayah tersebut.
Dalam pandangannya, market sounding tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penjajakan minat pasar, tetapi juga sebagai refleksi awal atas kredibilitas desain kebijakan dan kesiapan institusional pemerintah. Ia menekankan bahwa daya tarik investasi dalam sektor petrokimia sangat ditentukan oleh konsistensi regulasi, kepastian hukum, serta integrasi perencanaan lintas sektor.
“Dalam konteks ekonomi politik pembangunan, market sounding harus diposisikan sebagai instrumen untuk menguji koherensi antara visi kebijakan dan realitas implementasi. Investor tidak hanya membaca potensi ekonomi, tetapi juga stabilitas tata kelola,” ungkap bang Zul saat dijumpai oleh tim redaksi kabarkoperasi.id.
Lebih lanjut, bang Zul menyoroti pentingnya konsultasi publik sebagai bagian dari pendekatan deliberative governance, di mana proses pembangunan tidak semata-mata bersifat top-down, melainkan membuka ruang dialog yang setara antara negara, pasar, dan masyarakat. Menurutnya, legitimasi sosial menjadi faktor kunci dalam menjamin keberlanjutan proyek jangka panjang.
Bang Zul juga menggarisbawahi bahwa pengembangan kawasan industri petrokimia di Teluk Bintuni harus ditempatkan dalam kerangka besar transformasi ekonomi nasional, khususnya dalam mendorong hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Namun demikian, ia mengingatkan adanya potensi risiko eksternalitas, terutama terkait dampak lingkungan dan sosial.
“Pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan (growth-oriented) tanpa diimbangi dengan prinsip keberlanjutan berpotensi menimbulkan disrupsi ekologis dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kebijakan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang,” tegas bang Zul saat diwawancarai oleh tim redaksi kabarkoperasi.id.
Bang Zul juga menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan bahwa pengembangan kawasan industri tidak terjebak dalam praktik enclave economy, melainkan mampu menciptakan keterkaitan ekonomi yang luas dengan masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas daerah.
Sebagai penutup, bang Zul menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan kawasan industri petrokimia di Teluk Bintuni sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan sinergi multipihak. Ia mendorong agar seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga implementasi, dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dengan demikian, rangkaian market sounding dan konsultasi publik diharapkan tidak hanya menjadi formalitas prosedural, tetapi benar-benar menjadi fondasi bagi terwujudnya kawasan industri yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Sumber: kabarkoperasi.id